MenPAN-RB Berkunjung ke IKN Nusantara, 11.000 ASN Siap Pindah Sesuai Rencana

MenPAN-RB ke IKN Nusantara, ASN siap dipindahkan ]
MenPAN-RB ke IKN Nusantara, ASN siap dipindahkan (ist.)

Biro NewsMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur hari ini. Peninjauan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Menteri PAN-RB di Kaltim. Sebelumnya, Anas bertemu dengan ASN Pemkab Penajam Paser Utara yang sebagian wilayahnya akan menjadi ibu kota baru negara.

“Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/6/2023).

Seperti diketahui, Pemerintah akan membangun berbagai sarana di IKN antara lain, sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lainnya. Ada pula dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit. Hal ini bertujuan agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal.

Anas menilai skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, akan ada 16.990 orang yang dipindahkan, terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personil.

Pada kesempatan ini, Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN Nusantara. Ia mengatakan pembentukan MPP perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.

“Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anas mengungkapkan pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo guna mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi,” ungkap Anas.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 29,27 persen.

Dalam proses pembentukan IKN, terdapat empat tahap (4P), yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita,” ucap Thomas.

Soal percepatan MPP di IKN, Thomas menjelaskan hal ini masuk pada tahap yang terakhir, yaitu penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespons semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.

“Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi yang hari ini,” pungkasnya. (sumber/bironews)

IKUTI & BACA BERITA BIRONEWS.COM di GOOGLE NEWS

Pos terkait